PAJAK PROGRESIF, Solusi Pemerintah, Repotnya Rakyat, Lahan Aparat Korup

Standar

PAJAK PROGRESIF, walau sudah banyak yang membahasnya namun tetep saja rasa gatel untuk bikin artikel ini belum sembuh. Aturan terbaru dari pemerintah di dunia otomotif ini memang sangat meresahkan dan merugikan bagi masyarakat terutama kalangan menengah kebawah. Pajak progresif yang diberlakukan untuk mobil dan motor dengan besaran: 1,5% (kendaraaan pertama), 2% (kendaraan kedua), 2,5% (kendaraan ketiga) dan selanjutnya 4%. Dengan aturan tersebut maka bisa saja pajak bebek Revo kamu lebih tinggi dari pajak Byson adik kamu, jika Byson motor pertama di rumah dan Revo motor ke 4 di rumah. Jika dilihat sekilas sepertinya keluarga anda sudah foya-foya dengan beli 4 motor tapi hal itu bisa saja terjadi, bagaimana jika dalam 1 rumah ada 2 atau 3 kepala keluarga, bagaimana jika dalam 1 keluarga ada 10 anggota keluarga?
Misalkan keluarga pas-pasan dengan 3 orang putera, 1 bekerja dan 2 masih sekolah. Tempat kerja dan sekolah yang jauh maka mereka membeli 3 motor, 1 dipakai orang tua, 1 dipakai kerja anak pertama, dan 1 dipakai sekolah anak ke 2. Jangankan untuk buatin rumah untuk anaknya, beli motor aja pilih yang murah meriah dan kredit pula…. Jadi pasti alamat BPKB sama semua DAN… mereka harus menanggung pajak 1,5%  2% dan 2,5%.
Seperti yang kita ketahui jika saat ini fasilitas umum berkaitan dengan angkutan masal masih jauh dari mencukupi, entah mengapa walau sudah direncanakan dari dulu tapi pelaksanaan masih sangat sedikit. Pertumbuhan kendaraan yang tinggi dikambinghitamkan, masyarakat yang milih kendaraan pribadi terutama motor juga dikambinghitamkan sebagai penyebab kemacetan dimana-mana. Karena pemerintah menyalahkan masyarakat maka solusi yang diberikan juga menguntungkan pemerintah namun merugikan masyarakat. Dengan Pajak Progresif maka pandapatan daerah dari pajak akan meningkat drastis namun pemerintah seolah tidak peduli jika hal itu memberatkan masyarakat. Pemerintah seolah-olah hanya ingin menghambat pertumbuhan kendaraan semata dan memaksa masyarakat menggunakan angkutan umum yang SEADANYA.
Bagi masyarakat kalangan atas mungkin akan berbeda, bagi mereka sangat ringan untuk membuatkan rumah untuk setiap anggota keluarga, punya 4 anak maka punya 4 rumah atau bahkan 5 rumah dan dalam keluarga itu memiliki 5 mobil mewah, namun karena alamatnya semua beda maka pajaknya 1,5% semua dan mereka tidak dibebani aturan pajak progresif.  WELEH-WELEH….emang di negeri ini duit bisa jadi solusi. UU dan Peraturan pemerintah harusnya menguntungkan masyarakat dan masyarakat kalangan bawah lebih membutuhkan bantuan dari pemerintah bukan malah beban tambahan.
Satu hal lagi yang bukan rahasia bahwa di negara ini sangat banyak koruptor duduk nyaman di kursi jabatannya. Tindak korupsi banyak dibiarkan sehingga kecurangan-kecurangan ikut dilakukan sampai level terbawah. Berkaitan dengan Pajak Progresif ini maka akan membuka “Lahan” baru bagi pejabat dan Aparat yang terkait. Dari tingkat RT/RW hingga pejabat di perpajakan dan kepolisian bisa “bermain” dengan aturan ini. Manipulasi data kependudukan dan manipulasi data kendaraan akan menjamur, tentunya hal ini akan lebih mudah dilakukan dengan uang “pelicin”. Makin besar pajak kendaraan maka makin besar pula “pelicin” yang diperlukan. Bagi aparat yang jahat tentu aturan baru ini sangat menggembirakan, mereka bisa memperoleh “tunjangan jabatan” lebih banyak dengan menawarkan jasa manipulasi ke masyarakat yang tentunya berduiiitt…..
Masyarakat kalangan atas yang tidak mau repot tentu senang hati menggunakan jasa para pejabat korup karena pajak tambahan yang harus mereka tanggung akibat pajak progresif ini sangat besar. Sekali lagi, masyarakat kalangan bawah gak bisa ngapa-ngapain dan bisanya hanya pasrah dan berdoa supaya mereka kuat dalam hidup, jadi jangan heran jika belakangan ini begitu marak aksi bunuh diri di mana-mana.
Mulai saat ini jika kita ingin menjual kendaraan kita untuk mengurangi jumlah kendaraan di keluarga kita juga harus hati-hati, pastikan pembeli langsung balik nama kendaraan lama anda karena jika tidak maka pajak motor anda yang lain tetap terkena pajak progresif, rugi kan? Jika pembeli motor anda tidak juga balik nama maka anda harus lapor ke samsat untuk memblokir nomor kendaraan tersebut dan motor anda yang lain tidak dikenakan pajak progresif. Namun gak tahu ya, apakah ada biaya lagi atau gratis untuk blokir nomor tersebut.(lahan lagi tuh h.h.h…)
Dari semua analisa diatas gue ambil kesimpulan: “PAJAK PROGRESIF, Solusi Pemerintah, Repotnya Rakyat, Lahan Aparat Korup”.

12 responses »

  1. Agan…nanya dunk, ada 2 pertanyaan neh :
    1. Kalo punya mobil kuda beli gress th 2004, trus th 2007 beli mobil bekas alias second sidekick th 97 langsung balik nama; maka yg dianggep mobil kedua itu mobil yg sidekick 97 atau mobil kuda 2004? Kalo yg dianggap mobil yg kedua adalah mobil sidekick 97, maka bisa jadi pajak mobil sidekicknya jadi lebih mahal dibanding pajak mobil kuda 2004 nya ya?
    2. Kalao punya mobil 1 dan punya motor 1, dianggep progresif ngga tuh, khan dua2 nya kendaraan bermotor? Atau tidak dianggap progresif karena klasifikasinya berbeda antara mobil dg motor?

    TQ gan sebelumnya utk jawabannya.
    -dany-

    • 1.pajak progresif menghitung berdasar kepemilikan kendaraan bukan tahun produksi kendaraan, jadi mobil kuda jadi kendaraan pertama dan sidekick merupakan kendaraan kedua.
      2. bisa terkena progresif dong…

  2. pajak semakin naik terus..kl bener2 pengen ngurangin jumlah motor atau pengen untung besar sekalian naikkan ampe 50% aj kan lngsung terlihat dampaknya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s